Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Authors

  • Mita Ayu Kristini Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga https://orcid.org/0000-0001-8232-1577
  • Dwi Iga Luhsasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
  • Bambang Ismanto Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

DOI:

https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.231

Keywords:

Village Fund Management, Accountability

Abstract

This study aims to find about village funds management which focuses on administration and reporting in Bendungan Village, Pabelan District, Semarang Regency in the 2018 budget year. The research method used is qualitative with descriptive type. Data collection techniques are done by observation, interview and documentation. Analysis of the data used according to Miles and Huberman was done interactively and survived to completion. The activities of analyzing qualitative data are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the Bendungan Village Government had applied 5 principles recommended by the United Nations Development Program (UNDP), namely transparency, controllability, liability, responsiveness, and responsibility in management the village fund. However, the village head must improve his performance in reporting on the APBDesa Implementation Report in a timely manner.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ash-shidiqqi, E., & Wibisono, H. (2018, September). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 4, No. 01, pp. 110-131).

Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1(1).

Bawono, Icuk Rangga. (2019). Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Grasindo.

Hadi, S., & Tety, E. (2012). Analisis daya saing ekspor minyak sawit Indonesia dan Malaysia di pasar internasional. PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis), 4(3), 180-191

Hanafie, H., Nugraha, A., & Huda, M. (2019). Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep). JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 4(1), 39-46.

Hasniati, H. (2017). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 2(1), 15-30.

Irawan, Nata. (2017). Tata Kelola Pemerintah Desa Era UU Desa. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

Karyanto, R. (2016). Apakah Penyaluran Dana Desa Terhambat oleh Karakteristik Kepala Desa?. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 16(2), 149-161.

Kurnia, R. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).Meutia, Inten, dkk. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. 8 No 2, Agustus 2017, Hal 227-429.

Lukito, P. K. (2014). Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik: tantangan berdemokrasi ke depan. Jakarta: Grasindo.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.

Moleong, Lexy J. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernu Jawa Tengah No 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembeian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. Padjadjaran Journal of Law, 4(3), 606-624.

Setiawan, A. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. Among Makarti, 11(22).

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, Wiratna. (2015). Akuntansi Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sulina, I. G. A. T., Wahyuni, M. A., Kurniawan, P. S., & ST, M. (2018). Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).

Susliyanti, E. D. (2017). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA (Studi pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015). Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 20(1), 16-26.

Tri, A. W. R. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI KABUPATEN SEMARANG (Studi Kasus di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas) (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development. UNDP Policy Paper, New York: UNDP

Wijaya, David. 2018. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Gava Media.

Wilma, A. A., & Hapsari, A. N. S. (2019). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar. Perspektif Akuntansi, 2(2), 169-193.

Zeyn, E. (2011). Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 1(1), 21-36.

Downloads

Published

2020-08-31 — Updated on 2024-05-08

Versions

Issue

Section

Articles

How to Cite

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (2024). Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 23(2), 179-194. https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.231 (Original work published 2020)

Similar Articles

1-10 of 67

You may also start an advanced similarity search for this article.